Jumat, 23 Mei 2014

Apabila terjadi defisit neraca transaksi berjalan, apa yang harus dilakukan?

Nama  : Maurits Richard Jeferson
NPM    : 2A213148
Kelas   : 4EB25


TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

Apabila terjadi defisit neraca transaksi berjalan, apa yang harus dilakukan?


Berikut penjelasannya:

NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Definisi NPI menurut IMF:
Catatan sistematis tentang transaksi ekonomi yg terjadi antara penduduk satu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu

1. Catatan sistematis: bentuknya neraca
2. Yang dicatat hanya transaksi ekonomi
3. Penduduk:
            a. Pribadi
            b. Pemerintah
            c. Perusahaan
            d. NGO
4. Jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun

KEGUNAAN ANALISIS NERACAPEMBAYARAN INTERNASIONAL

1. Menganalisis komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara (transaksi mana yg lebih menonjol: barang, jasa, ataukah modal)

2. Menganalisis negara mitra utama suatu negara dlm hubungan ekonomi internasional

3. Menganalisis posisi cadangan devisa suatu negara yg menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi suatu negara

4. Dasar bagi lembaga donor, seperti IMF, untuk memberikan bantuan (misal Structural Adjusment Program diberikan untuk negara yg mengalami defisit NPI parah)

POS-POS DALAM NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
Ada 2 pos atau transaksi utama dalam Neraca Pembayaran Internasional (NPI), yaitu:
1. Transaksi-Transaksi di Atas Garis (Upper the Line)
2. Transaksi-transaksi di bawah garis (Below The Line), yaitu transaski “bayangan” sebagai konsekuensi dari transaksi di atas garis


1. TRANSAKSI-TRANSASKI DI ATAS GARIS
a. Neraca Perdagangan, mencatat ekspor dan impor khusus barang atau komoditi
b. Neraca Jasa, mencatat ekspor dan impor jasa atau intangible goods, meliputi:
·         Pembayaran bunga utang LN
·         Biaya Transportasi
·         Biaya Asuransi
·         Remitansi (Upah & gaji TKI/TKW/TKA, royalti untuk jasa konsultansi dan teknologi)
·         Pembayaran jasa dari Turisme
c. Penjumlahan Neraca Perdagangan dan Neraca Jasa disebut Neraca Transaksi Berjalan
d. Neraca Modal, mencatat ekspor modal (capital outflow) dan impor modal (capital inflow). Neraca Modal ini terdiri dari:
·         Investasi Langsung
·         Investasi Portofolio, yaitu pembelian surat-surat berharga
·         Investasi Lainnya, yaitu bantuan dan utang LN baik pemerintah maupun swasta
2. TRANSAKSI ATAU POS DI BAWAH GARIS (BELOW THE LINE)
Cadangan Devisa, yaitu seluruh valuta asing yang dikelola oleh Bank Sentral. Batas aman jumlah cadangan devisa suatu negara menurut IMF adalah cukup untuk kebutuhan 3 bulan impor

Contoh: Cadangan Devisa Indonesia saat ini (April 2014) adalah 105,6 miliar dolar AS atau cukup untuk impor 6,1 bulan

DEFISIT NPI BERDASAR PENYEBABNYA

1. Defisit Musiman, yaitu defisit yg sifatnya musiman dan biasanya berlangsung dlm jangka pendek, misal: defisit pada hari- hari raya (karena impor meningkat)

2. Defisit Siklis yaitu defisit yg terjadi krn siklus ekonomi. Jangka waktu defisit ini akan tergantung dari jenis siklusnya. Defisit jenis ini dapat diatasi dg kebijakan moneter maupun fiskal

3. Defisit Struktural, defisit yang disebabkan karena masalah mendasar dalam sebuah perekonomian. Misal: defisit yg dialami Indonesia karena penggunaan jasa asing menunjukkan masalah mendasar berupa rendahnya kualitas SDM Indonesia

4. Defisit Karena Spekulasi, yaitu defisit yg disebabkan karena tindakan spekulasi. Contoh: Defisit yg menyebabkan Krisis Moneter di Indonesia tahun 1997

BEBERAPA MASALAH DALAM NPI INDONESIA

1. Neraca jasa selalu defisit, karena:
            a. Pembayaran bunga dan utang LN Indonesia yg masih besar
            b. Penggunaan jasa luar negeri seperti penggunaan kapal laut asing yg                      masih tinggi

2. Komposisi Arus Modal Masuk dlm neraca modal yg lebih didominasi oleh investasi portofolio, membuat posisi cadangan devisa rawan.

3. Pada Neraca Perdagangan, meskipun selalu surplus tetapi ekspor yg menjadi tumpuan Indonesia:
            a. Masih pada komoditas primer (pertanian & pertambangan) yg suplynya                             inelastik dan harganya fluktuatif
            b. Negara tujuan ekspor juga masih pada Jepang dan AS, kurang variatif

4. Impor Non-migas yg merupakan 78,2% dari total impor nilainya masih cukup besar yaitu 71.907 juta dolar AS dengan komposisi (posisi 2007):
            a. Barang Konsumsi (6,1%)
            b. Bahan Baku (56,1%)
            c. Barang Modal (15,9%) Ini membuat NPI rawan defsit yg pada akhirnya                             dampaknya rawan kurs Rp terhadap dolar AS

UPAYA PENGENDALIAN TERHADAP DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN

    1.    Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate)
    2.    Mengutamakan dalam menjaga keseimbangan perdagangan ekspor-impor.
    3.    BI diharapkan tetap akan melakukan kebijakan pengetatan moneter meskipun arus modal keluar sudah berhenti dan cadangan devisa terus bertambah
    4.    Pemerintah juga harus turut andil, terutama melalui pelaksanaan kebijakan yang jelas di sektor energi (melalui kebijakan mekanisme harga ataupun konversi energi). 
            Sumber utama defisit transaksi berjalan selama ini adalah karena impor migas yang tinggi. Menaikkan harga BBM bersubsidi dianggap cukup tepat tapi pengawan terhadap jenis kendaraan yang layak menggunakan BBM bersubsidi belum berhasil. Standarisasi dan pengawasan kendaran seharusnya mulai dijalankan dengan serius oleh pemerintah agar pendapatan migas meningkat dari BBM non subsidi.


            Pemerintah dapat mengeluarkan insentif fiskal. Paket tersebut diharapkan dapat menarik investasi dan menjaga kemampuan belanja rumah tangga yang selanjutnya menopang pertumbuhan. Perbaikan transaksi berjalan ini ditopang dari perbaikan kinerja perdagangan non-migas.

Analisis singkat apabila terjadi defisit anggaran belanja Negara

Nama : Maurits Richard Jeferson
NPM   : 2A213148
Kelas  : 4EB25


TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

Analisis singkat apabila terjadi defisit anggaran belanja Negara:

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
(1)    Politik;
(2)    Teknokratik;
(3)    Partisipatif;
(4)    Atas-bawah (top-down); dan
(5)    Bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.
Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda dan janji pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye guna dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Daerah). Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan pembangunan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan Rasa Memiliki yang tinggi atau mendalam. Sedangkan, Pendekatan Atas-bawah dan Bawah-atas dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah (Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihasilkan lewat Metode Penjaringan Aspirasi Masyarakat) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
Pada kasus dimana anggara belanja negara mengalami defisit, berarti perekonomian suatu negara sedang melemah. Pendekatan teknokratik merupakan pendekatan yang tepat dalam kasus ini. Pendekatan teknokratik menekankan pada pengelolaan organisasi dan manajemen sumber daya pada suatu  negara oleh kelompok teknorat. Teknorat yang dimaksud adalah cendekiawan (orang pandai dalam suatu bidang ilmu) yang berkiprah di pemerintahan. Pendekatan ini bersifat melibatkan/mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. Perencanaan ulang mengenai anggaran yang mengalami defisit dengan menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi dan desentralisasi pada pelaporan setiap keuangan daerah akan setidaknya mengurangi defisit tersebut.
Saat sistem keuangan dikembangkan, maka penyebab terjadinya anggaran dapat diketahui dengan sedini mungkin. Sistem keuangan yang baik dibuat oleh para teknorat yang bekerja di pemerintahan akan memberikan dampak pada penerimaan domestic bruto. Sistem keuangan yang baik dan telah dikembangkan dengan berbagai macam  teknologi akan menarik perhatian investor asing. Investasi yang diberikan disuatu negara akan menumbuhkan penerimaan negara. Investasi asing yang masuk disuatu negara merupakan awal dari terciptanya perusahaan multi nasional. Jika suatu negara tidak memiliki sistem keuangan yang berkembang dan bertaraf international, maka defisit anggaran suatu negara akan terjadi.
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.
Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.

Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.